Rabu, 25 November 2015 - 07:12:03 WIB

Mini seminar “Optimalisasi Pendapatan Daerah DIY menuju Jogja Istimewa: Best Practices dan Lesson Learned”

 

Menghadirkan pembicara panel Gamal Suwantoro, SH selaku Kabid Pendapatan DPPKA DIY dan Fahmi Khoiri, M.Ec Kabid Pendaftaran dan Pendataan Dipenda Sleman. (Red: Disebelah kiri : Ibu Anggi Rahajeng S.E., M.Ec. Sekprodi Ekonomika Terapan)

Gamal Suwantoro menyatakan pendapatan asli daerah terbanyak di Provinsi DIY diperoleh dari pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor. Meskipun jumlah kendaraan berplat non DIY (mempunyai plat nomer selain AB) setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar 20% namun hal tersebut tetap mempunyai dampak positif terhadap pendapatan daerah Yogyakarta berupa pembelian bahan bakar. Selain itu beliau memaparkan tantangan, hambatan dan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang mulai tahun 2015 mengalami kejenuhan. Contohnya dengan cara optimalisasi penggunaan-pemanfaatan asset daerah, BUMD dan retribusi. Terkait pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dari sudut pengalaman Kabupaten Sleman untuk optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan pajak disampaikan oleh Fahmi Khoiri, M.Ec. Beliau menyatakan bahwa trend pendapatan daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Sleman memungut 11 jenis pajak yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PJU, MBLB, pajak parkir, pajak BPHTB, pajak air tanah dan PBB P2. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki banyak tantangan dalam hal PBB karena memiliki karakteristik pedesaan dan perkotaan selain itu isu “pemasangan” dan pengelolaan papan reklame juga menjadi salah satu fokus perhatian Pemkab Sleman.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Pemkab Sleman melakukan intensifikasi pendapatan dengan cara melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah hingga padukuhan, pendataan termasuk pendapatan bangunan yang sedang dibangun, pendataan massal yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Selain itu juga bekerja sama dengan BPN untuk menilai tanah berdasarkan zona tanah, dan Kanwil DJP.(Ang)