Kamis, 06 April 2017 - 09:24:20 WIB

UGM Buka D4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan

Universitas Gadjah Mada membuka program studi baru Diploma Empat (D4) Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Prodi yang dikelola oleh Sekolah Vokasi (SV) UGM ini akan mulai dibuka pada  tahun ini dengan menerima 30 mahasiswa baru. Dekan Sekolah Vokasi, Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D., mengatakan prodi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga perencana pembangunan ekonomi wilayah yang masih minim di Indonesia. “Sesuai dengan kondisi kepulauan kita, jumlah yang dibutuhkan mencapai 111 ribu orang,” kata Wikan usai penandatanganan kerja sama Sekolah Vokasi dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan, Bappenas dan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), Senin (27/3) di University Club UGM.

Dikatakan Wikan, prodi ini akan dibuka lewat jalur ujian tulis pada jalur UM UGM. Meski demikian, pihaknya akan menambah jumlah mahasiswa yang akan diterima dari tahun ke tahun. Prodi D4 ini, menurut Wikan, akan lebih banyak mengajarkan praktik dibanding teori. “60 persen praktik dan 40 persen teori,” terangnya.

Dalam jangka panjang, kata Wikan, SV UGM akan membentuk prodi D4 baru yang lebih banyak dan secara berangsur-angsur akan menghilangkan program D3 untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan lulusan diploma. “Kita akan mendirikan D4 sebanyak-banyaknya dan S1 terapan,” paparnya.

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Prof. Dr. Suratman M.Sc., menyambut baik pembukaan prodi baru jenjang D4 ini. Menurutnya, dengan kehadiran prodi baru tersebut akan menghasilkan lulusan dengan keterampilan perencana pembangunan yang andal dan kompeten.” Jika smart planning kita bagus maka tidak akan terjadi kesenjangan wilayah. Di DIY  saja tingkat kesenjangan wilayah masih tinggi, belum lagi bicara Papua dan NTT," ujarnya.

Menurut Suratman, Indonesia sudah seharusnya memiliki sistem perencanaan pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Perencanaan kota dan desa tidak harus bergantung pada model perencanaan yang sudah diterapkan di negara lain. “Model pembangunan yang berbasis local wisdom harus kita galakkan bersama sehingga bisa menjadi mozaik pembangunan Indonesia,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson).